BANGKA BARAT ,Faktababelnews.id Polemik mengenai aktivitas tambang rakyat di Dusun Kampak, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, terus bergulir. Namun bagi masyarakat yang setiap hari hidup di kawasan tersebut, persoalan pertambangan tidak semata-mata menyangkut perdebatan mengenai boleh atau tidaknya aktivitas tambang.
Di tengah polemik tersebut, warga justru berbicara mengenai persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: bagaimana ekonomi keluarga tetap berjalan, usaha kecil bertahan, tempat ibadah diperbaiki, dan pembangunan kampung terus bergerak.
Bagi sebagian warga Kampak, apabila aktivitas pertambangan memang menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat, manfaatnya diharapkan tidak berhenti pada hasil timah. Perputaran ekonomi tersebut juga diharapkan kembali kepada masyarakat melalui penghasilan keluarga, usaha kecil, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan sosial di kampung.
Salah satu kebutuhan yang disoroti warga adalah kondisi mushola di Dusun Kampak yang disebut membutuhkan rehabilitasi.
“Kami berharap mushola ini bisa diperbaiki. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan digunakan masyarakat untuk beribadah,” ujar Haji Amat, salah seorang tokoh agama setempat.
Menurutnya, perhatian juga diharapkan diberikan terhadap masjid di dusun tersebut. Rumah ibadah, kata dia, bukan fasilitas milik kelompok tertentu, melainkan ruang bersama yang digunakan masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.
“Kami ingin kampung ini lebih baik. Masjid dan mushola diperhatikan, fasilitas masyarakat diperbaiki, dan kehidupan warga juga berjalan,” katanya.
Ekonomi Kampung Ikut Bergerak
Aktivitas pertambangan, menurut warga, tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menghasilkan timah. Di sekitar aktivitas tersebut terdapat warung, pedagang makanan, penyedia kebutuhan harian, serta masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari perputaran ekonomi lokal.
Komandan Satuan Intelijen Ormas Brigade 571 Trisula Macan Putih Bangka Belitung, Thias Pakudewa, mengatakan keberadaan aktivitas ekonomi di wilayah Kampak semestinya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
“Kalau ada kegiatan seperti ini, manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat. Jangan hanya bicara soal hasil tambang, tetapi bagaimana kampung juga ikut berkembang,” ujar Thias.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat jangan sampai tenggelam akibat perdebatan panjang mengenai pertambangan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perdebatan mengenai legal dan ilegal, tetapi juga bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan.
“Ini bukan hanya perdebatan benar atau salah, legal dan ilegal. Ini menyangkut hajat hidup, pembangunan, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” katanya.
Thias menjelaskan, denyut ekonomi di sekitar aktivitas pertambangan juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil.
“Kalau aktivitas berjalan, warung juga ramai. Ada yang membeli makanan, kopi dan kebutuhan lainnya. Yang berjualan tentu merasakan manfaatnya. Artinya, satu aktivitas ekonomi dapat menciptakan efek berantai,” urainya.
Pekerja memperoleh pendapatan, pedagang mendapatkan pembeli, warung memperoleh pemasukan, dan uang berputar di lingkungan kampung.
Namun ketika aktivitas ekonomi berubah atau berhenti, menurutnya, dampaknya juga dapat menjalar ke sektor-sektor kecil yang selama ini hidup dari perputaran ekonomi tersebut.
Karena itu, Thias meminta setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertambangan turut mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
“Kalau ada perubahan kebijakan, kami berharap pemerintah juga memikirkan masyarakat kecil. Kami ingin tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Warga Minta Suara Mereka Didengar
Thias juga mengatakan masyarakat yang berada langsung di lokasi semestinya mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan.
Menurutnya, pemberitaan maupun pembahasan mengenai pertambangan tidak semestinya hanya menampilkan satu sisi.
“Jangan sampai yang terdengar hanya suara yang meminta tambang dihentikan. Warga yang hidup di sini juga punya pandangan dan pengalaman sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun, masyarakat jangan sampai hanya ditempatkan sebagai objek dalam polemik yang pada akhirnya menentukan masa depan kehidupan mereka.
“Kami ingin suara warga juga didengar. Kalau ada yang pro dan kontra, berikan ruang kepada semuanya,” tegasnya.
Prinsip keberimbangan dinilai penting. Kritik terhadap aktivitas pertambangan tetap harus mendapatkan ruang, tetapi suara masyarakat yang mengaku terdampak secara ekonomi juga perlu didengar.
Warga Minta Kepastian
Di tengah polemik tersebut, muncul pula pertanyaan dari sebagian warga mengenai berbagai dorongan agar aktivitas tambang rakyat dihentikan.
Warga meminta seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap persoalan tersebut terbuka mengenai tujuan dan kepentingannya.
“Warga menolak kalau masyarakat disuruh berhenti, kemudian ada pihak lain yang masuk untuk mengambil timah. Kalau memang ada persoalan, semuanya harus jelas dan terbuka,” ujar salah seorang warga.
Namun demikian, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, masyarakat menyerahkan penyelesaiannya kepada mekanisme penegakan hukum dan pembuktian.
Jika terdapat aktivitas yang tidak sesuai aturan, pemerintah dan aparat berwenang dinilai memiliki kewajiban menjelaskan status kegiatan serta langkah penanganannya.
Sebaliknya, apabila masyarakat terdampak secara ekonomi akibat perubahan kebijakan, suara mereka juga diharapkan masuk dalam pertimbangan pemerintah.
Pada akhirnya, inti persoalan di Kampak bukan sekadar mempertahankan atau menghentikan aktivitas pertambangan. Ada kepentingan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Mushola membutuhkan perbaikan. Masjid membutuhkan perhatian. Pedagang membutuhkan pembeli. Keluarga membutuhkan penghasilan. Dan kampung membutuhkan pembangunan.
Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya hadir ketika konflik atau polemik mencuat.
Kehadiran negara justru dibutuhkan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat, memastikan aturan berjalan, sekaligus mencari pola pengelolaan ekonomi yang memberikan kepastian dan manfaat bagi warga tanpa mengabaikan aspek hukum dan lingkungan.
Warga tidak sedang meminta polemik diperpanjang.
Mereka meminta kepastian.
Jika pertambangan boleh berjalan, bagaimana tata kelolanya?
Jika ada aktivitas yang melanggar aturan, bagaimana penindakannya?
Jika aktivitas ekonomi dihentikan, apa alternatif penghasilan masyarakat?
Dan jika kegiatan ekonomi dari wilayah tersebut terus berputar, seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada masyarakat setempat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai jauh lebih penting daripada sekadar perang label pro dan kontra.
Bagi masyarakat Kampak, pertambangan rakyat idealnya tidak menjadi mesin ekonomi yang hanya menghasilkan komoditas, sementara kampung di sekitarnya tetap berjalan dengan fasilitas seadanya.
Mereka menginginkan aktivitas ekonomi dengan tata kelola yang jelas serta memberikan ruang bagi masyarakat lokal.
Pembangunan rumah ibadah, fasilitas umum, keberlangsungan usaha kecil, dan penghasilan keluarga merupakan bagian dari kepentingan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai ekonomi lokal.
Haji Amat kembali menegaskan harapan tersebut.
“Mushola dan masjid adalah milik masyarakat. Kami ingin tempat ibadah kami diperbaiki dan kampung ini semakin baik,” ujarnya.
Suara dari Kampak menyampaikan pesan sederhana: masyarakat jangan hanya menjadi penonton ketika kekayaan daerah diperdebatkan.
Mereka hidup di sana, bekerja di sana, berjualan di sana, dan beribadah di sana.
Karena itu, ketika masa depan tambang rakyat dibicarakan, masa depan masyarakatnya juga harus dibicarakan.
Sebab pertanyaan terbesar warga Kampak bukan semata-mata “tambang diteruskan atau dihentikan?”
Pertanyaannya lebih jauh:
Jika timah menghasilkan nilai ekonomi, kapan manfaat nyata itu kembali menjadi pembangunan dan kesejahteraan bagi kampung yang hidup di sekitarnya?
Itulah suara masyarakat Kampak yang meminta ruang untuk didengar: tambang jangan hanya menjadi polemik. Jika ekonomi bergerak, kampung juga harus ikut bergerak.
Redaksi FBN
(08/09/2026)
