BANGKA SELATAN ,Faktababelnews.id Polemik terkait pemberitaan dugaan asal-usul sekitar 1.500 ton timah balok milik PT Synergy Maju Bersama (SMB) kembali mencuat di ruang publik. Narasi tersebut beredar luas melalui media sosial, termasuk unggahan akun TikTok Cerita_Babel.id.
Dalam sejumlah unggahan yang beredar, muncul dugaan bahwa material timah tersebut berasal dari luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SMB. Namun, hingga kini tuduhan tersebut masih berada pada ranah dugaan dan memerlukan pembuktian melalui data, dokumen, maupun hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.
Sejumlah pihak menilai pengulangan narasi yang sama di berbagai platform justru berpotensi membentuk persepsi publik seolah-olah dugaan tersebut telah terbukti secara hukum.
Seorang pengamat pertambangan lokal mempertanyakan mengapa isu yang sama terus kembali diangkat dan disebarluaskan.
“Ini berita berulang-ulang dan terus-menerus digoreng di publik. Ada apa sebenarnya? Jangan sampai dugaan yang belum terbukti kemudian dipersepsikan masyarakat sebagai fakta hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan semestinya tetap mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Terlebih ketika menyangkut legalitas material dalam jumlah besar serta reputasi perusahaan.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, tentu harus dibuktikan. Dokumennya diperiksa, asal material ditelusuri, dan instansi berwenang memberikan penjelasan. Jangan hanya mengandalkan narasi yang berulang di media sosial,” katanya.
Di sisi lain, pihak terkait menyatakan bahwa kegiatan operasional serta rantai pasok material timah PT SMB berjalan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Legalitas serta dokumen pendukung menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan pengawasan.
Karena itu, informasi mengenai dugaan 1.500 ton timah berasal dari luar IUP masih perlu ditempatkan sebagai dugaan yang belum terverifikasi, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Publik pun diharapkan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video, unggahan media sosial, maupun pemberitaan yang kembali beredar tanpa melihat konteks dan dokumen pendukung.
Jika terdapat indikasi pelanggaran, langkah paling tepat adalah meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan dan membuka hasil verifikasi berdasarkan data resmi.
Dengan demikian, persoalan tersebut dapat diuji berdasarkan fakta dan dokumen, bukan semata-mata berdasarkan narasi yang terus berulang di ruang publik.
Redaksi FBN
